Destinasi Wisata Harus Terapkan Protokol CHSE

Pemerintah telah mengizinkan sejumlah destinasi wisata dibuka saat pandemi COVID-19. Namun, pengelola wisata dan para wisatawan harus mematuhi protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19 yang telah setahun lebih mewabah di Indonesia.

Menjelang libur Lebaran nanti, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan mengawasi secara ketat destinasi wisata di Tanah Air. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara disiplin baik oleh pengelola maupun wisatawan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, setiap pengelola destinasi wisata harus menerapkan protokol kesehatan CHSE.

CHSE sendiri adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan). Protokol ini dimaksudkan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat berwisata.

Foto : Ancol.com

Nantinya, para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif akan diberikan sertifikasi CHSE. Sertifikasi juga membuktikan bahwa pelaku usaha memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya. Tentunya dengan adanya Sertifikat CHSE ini membuat masyarakat serta para wisatawan akan lebih terjamin kesehatannya saat berkunjung ke tempat wisata tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kemenparekraf saat ini ada 5.863 usaha pariwisata di 34 provinsi yang telah tersertifikasi CHSE. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri ada sekitar 1.188 yang memiliki sertifikat ini, di antaranya Dunia Fantasi (Dufan), Sea Wolrd, Waterbom Pantai Indah Kapuk, Museum Penerangan, Museum Transportasi, dan lainnya.

Diharapkan dengan adanya protokol kesehatan CHSE ini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tanah Air dapat segera bangkit dan pulih kembali.

Kemenparekraf sendiri telah menerbitkan buku panduan tentang pelaksanaan CHSE untuk berbagai tempat serta bidang usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. CHSE akan terus disosialisasikan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Jika ada pengelola destinasi wisata yang mengabaikan protokol kesehatan, Kemenparekraf tak segan bakal memberikan sanksi tegas. Adapun sanksi terberat yang diberikan adalah penutupan sementara terhadap lokasi wisata yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Sandi, kebijakan sanksi tegas itu dilakukan semata untuk melindungi seluruh masyarakat. Kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah selama pandemi COVID-19 ini. Tentunya bagi yang melanggar maka akan ada peringatan dan berlanjut ke denda.

Selama pandemi COVID-19 Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak. Pendapatan negara dari sektor ini mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun demikian, berdasarkan data dari pemerintah, sektor pariwisata ternyata masih memberikan kontribusi cukup besar terhadap negara yakni sekitar 43 miliar dollar AS.

Foto : kemenparekraf.go.id

Di tahun ini, pemerintah berupaya peningkatan sektor pariwisata melalui pengembangan destinasi di daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan Kemenparekraf  dengan memberikan dana hibah agar sektor pariwisata di setiap kabupaten atau kota mengalami peningkatan.

Di samping itu, pemerintah berupaya membangun keseimbangan antara penyediaan (supply) dan permintaan (demand) agar sektor pariwisata dapat bangkit kembali.

Adapun penyediaan meliputi pemenuhan kuantitas dan kualitas dari destinasi pariwisata serta pelaku parekraf. Sedangkan dari sisi permintaan, dilakukan promosi untuk memperluas konektivitas wisatawan.

Jika seluruh upaya tersebut telah dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan sektor pariwisata bisa bangkit kembali. Tentu hal ini menjadi harapan banyak pihak termasuk para pelaku wisata dan ekonomi kreatif. Demikian pula masyarakat dapat kembali berekreasi dengan aman dan nyaman serta tidak khawatir terpapar virus COVID-19.