Pihak Asing yang Akan Berpartisipasi di Pembangunan Ibu Kota Baru

Joko Widodo melakukan pertemuan dengan sejumlah delegasi luar negeri. Selain penunjukan Muhammad bin Zayed sebagai ketua dewan pengarah pembangunan ibukota baru Indonesia, terdapat negara-negara sahabat lainnya yang ikut serta dalam mendukung proses pembangunan ibukota baru.

Muhammad bin Zayed
Pangeran mahkota Uni Emirat Arab yang biasa dipanggil dengan inisial MBZ, sudah dipastikan akan memimpin pengarahan pembangunan ibukota baru. Menko kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bahkan mengatakan bahwa Uni Emirat Arab sudah berpengalaman dalam mengatur keuangan investasi dalam negeri lainnya. Sehingga pihaknya dipandang sudah tidak asing lagi dalam memberikan pengarahan soal pengelolaan dana publik di investasi suatu daerah.


Namun sosok putra mahkota yang pernah dinobatkan menjadi The Most Powerful Arab Ruler tahun 2019 versi New York Times, rupanya pernah tersandung kasus penggelapan dana investasi One Malaysia atau 1MDB dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di tahun 2019.

Namun UEA mampu menyulap sebagian besar lahannya yang merupakan gurun pasir menjadi kota metropolis besar dan maju. Lihat saja Abu Dhabi. Jadi tidak menutup kesempatan bagi Indonesia terutama di Kalimantan Tengah dengan lahan yang tidak kalah luas, dapat memiliki kota masa depan dan juga futuristik.

Softbank Corp
Perusahaan ini akan mengucurkan dana sebesar Rp1400 triliun. Padahal pemerintah hanya mengajukan pinjaman Rp350 triliun saja.

Pendiri SoftBank Group, Masayoshi Son, terang-terangan mengutarakan minatnya untuk berinvestasi di pembangunan ibukota baru. Masayoshi sendiri merupakan orang kedua terkaya di Jepang yang telah berinvestasi di perusahaan seperti WeWork, Uber, Tokopedia, dan Grab Indonesia, dan lain-lain.
SoftBank juga memiliki cela. Tahun lalu SoftBank ramai diperbincangkan karena gagal dalam mengelola WeWork serta ruginya Uber yang kerugiannya mencapai 5 miliar dolar Amerika.

Tetapi mungkin saja dengan adanya investasi dari SoftBank dapat mendukung pembangunan infrastruktur dengan teknologi canggih berkonsep smart city.

Tony Blair
Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997 hingga 2007, juga akan mendampingi pengawasan ibu kota baru di Indonesia. Blair pernah berkiprah sebagai utusan Timur Tengah PBB, Uni Eropa Amerika Serikat, dan juga Rusia, dalam mengurusi konflik antara Israel dan Palestina.
Ia juga memiliki organisasi nonprofit yakni Tony Blair Institute for Global Change yang berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Presiden Jokowi pernah mengatakan Indonesia akan terus mewujudkan target pembangunan berkelanjutan. Salah satunya mendorong terus pembangunan berkualitas bagi masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga harus konsisten di atas angka 5% setiap tahunnya.

Dengan visi misi ibu kota baru berkonsep smart city, tentunya tidak menutup kemungkinan dengan kehadiran sosok ini akan memberikan bonus dan membuka peluang investor kelas dunia lainnya untuk ikut terjun berinvestasi di ibu kota baru atau bahkan wilayah-wilayah lain di Indonesia.