PNS Berpoligami Tanpa Izin Bisa Kena Pecat

Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menghukum 73 pegawai negeri sipil (PNS). Hukuman itu berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) alias pemecatan.

Beberapa alasan puluhan PNS tersebut dipecat seperti terjerat narkotika, calo CPNS, gratifikasi, hingga memiliki istri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat berwenang.

Dirangkum detikcom, Tjahjo menekankan setiap pegawai yang melakukan pelanggaran berat akan diganjar sanksi tegas.

“Sanksi tegas diberikan terhadap pegawai yang terlibat kasus narkoba atau kasus calo CPNS,” kata Tjahjo.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono memberikan penjelasan mengenai ketentuan PNS beristri lebih dari satu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.


Sumber: GETTY IMAGES/JACKF

Pada Pasal 4 ayat 1, disebut PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib mendapat izin dari pejabat. Sementara di ayat 2, PNS wanita tak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Kemudian, Pasal 4 ayat 3 menjelaskan permintaan izin melakukan poligami.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat 1 menjelaskan, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

“Jika tidak ada izin maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat,” ungkap Paryono.

Namun menurut Paryono, PNS yang terjerat hukuman terkait poligami masih tetap mendapat uang pensiun.

“Jika diberhentikan dengan hormat maka dapat hak pensiun yang diberikan setiap bulan,” katanya.

Adapun besarannya tergantung masa kerja. Jika masa kerjanya lebih dari 30 tahun, maka berhak mendapat 75% dari gaji pokok.

“Untuk masa kerja 30 tahun lebih maka besar gaji pensiun 75% dari gaji pokok,” pungkasnya.