LIPI Ikut Bersuara, Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK

News   03 Oktober 2019

Sumber gambar: Dhani Irawan/detikcom

Kemelut RUU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masih menjadi bahan panas yang terus bergulir. Banyak pihak menunggu Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Kini giliran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ikut bersuara.

Guru Besar LIPI Syamsuddin Haris menyarankan kepada Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK. Menurutnya, penerbitan undang-undang baru itu harus dilakukan sebelum pembentukan kabinet pemerintah kedua.

“Sehingga Presiden memiliki posisi tawar yang unggul terhadap partai politik,” kata Syamsuddin di Jakarta.

Dengan penerbitan Perppu setelah kabinet dibentuk, imbuh Syamsuddin, malah dapat melemahkan posisi tawar Presiden terhadap partai politik dalam mendukung program-programnya terkait dengan resolusi polemik UU KPK.

guru besar LIPI
Sumber gambar: merahputihcom

Syamsuddin mengatakan Undang-undang KPK itu tak perlu disetujui, apalagi ditandatangani oleh presiden sebagai bentuk komitmen pemerintahan beliau dalam memberantas korupsi.

“Dan saya kira mengingat aspirasi publik sebagaimana juga yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa, mestinya presiden tidak menandatangani revisi UU KPK walaupun sudah disetujui oleh pemerintah melalui Menkumham ketika itu dan Menpan RB,” katanya.

Syamsuddin melanjutkan, bahwa undang-undang baru itu diperlukan untuk mengembalikan kekuatan dari lembaga anti rasuah itu dalam memberantas korupsi. Ia menganggap revisi undang-undang KPK yang baru-baru ini disahkan, terutama berisi pasal yang kontroversial, adalah upaya untuk memotong 'sayap' KPK.

Syamsuddin pun percaya bahwa poin-poin, seperti dibentuknya dewan pengawas dan izin penyadapan saat menuntut kasus korupsi, adalah salah satu bentuk melemahkan KPK.

“Kita tidak bisa membayangkan jika KPK semakin lemah dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan. Kami membutuhkan KPK yang dapat mengambil tindakan tegas serta pencegahan yang kuat terhadap korupsi,” pungkas Syamsuddin.
back to top